Izin Mendirikan Bangunan

Izin Pengunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Non Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Persyaratan : 1.    Persyaratan Administrasi (rangkap 2) :

a)    Fotokopi KTP-el pemohon izin yang masih berlaku;

b)    Fotokopi KTP-el pemilik tanah apabila tanah bukan milik pemohon;

c)    Fotokopi KTP-el penerima kuasa apabila permohonan izin dikuasakan;

d)    Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah berstatus tanah pekarangan dengan luas maksimal 200 m2

e)    Surat Kuasa bermaterai apabila izin dikuasakan;

f)     Surat Rekomendasi dari instansi terkait, apabila :

1)    tanah/bangunan berbatasan dengan saluran irigasi, menutup saluran irigasi, atau memindah saluran irigasi, diperlukan surat rekomendasi dari DPUPKP Kabupaten Sleman;

2)    bangunan menutup saluran drainase, diperlukan surat rekomendasi dari DPUPKP Kabupaten Sleman;

3)    rencana pembangunan menyebabkan penebangan pohon milik Pemerintah Daerah, diperlukan surat dari DLH Kabupaten Sleman;

4)    rencana pembangunan berbatasan dengan sungai, diperlukan surat rekomendasi sempadan sungai dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO);

5)    tanah/bangunan membuka trotoar jalan pemerintah (in-gang), diperlukan surat rekomendasi dari DPUPKP Kabupaten Sleman untuk jalan kabupaten, DPUP-ESDM Pemda DIY untuk jalan provinsi, dan Balai Pengawasan Jalan Nasional untuk jalan nasional;

g)    Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), apabila permohonan IMB untuk bangunan rumah tinggal yang sekaligus tempat usaha dengan keluasan tempat usaha paling banyak 50% dari keluasan lantai bangunan.

 

2.    Persyaratan Teknis (rangkap 2) :

a)    Denah lokasi permohonan izin menunjukkan jalan terdekat dari jalan kabupaten/provinsi/nasional;

b)    Gambar teknis skala 1:100 berupa rencana tapak bangunan, denah bangunan, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, potongan melintang dan membujur, rencana pondasi, rencana atap, rencana sanitasi dan air bersih, rencana pintu dan jendela, serta rencana instalasi listrik yang ditandatangani pemohon.

 

2. Prosedur : 1.    Pemohon mengisi surat permohonan izin, dan menyampaikan kepada petugas di loket pelayanan beserta berkas persyaratan izin secara lengkap dan benar.

2.    Petugas administrasi menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan admininistrasi izin :

a)    apabila pengisian surat permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan benar, petugas mencatat dalam buku register dan memberikan bukti penerimaan berkas sekaligus sebagai bukti pengambilan apabila surat izin selesai diproses;

b)    apabila pengisian surat permohonan dan persyaratan administrasi izin tidak lengkap dan atau tidak benar, maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan atau diperbaiki;

3.    Kepala Seksi Pelayanan Umum mengkaji surat permohonan dan persyaratan administrasi izin :

a)    apabila data lengkap dan benar, memerintahkan Petugas Teknis untuk meninjau lokasi permohonan izin;

b)    apabila data tidak lengkap dan atau tidak benar, mengembalikan kepada petugas administrasi untuk dilengkapi dan atau diperbaiki.

4.    Petugas Teknis mencermati gambar berdasarkan hasil tinjau lokasi dengan berpedoman pada :

a)    Ketentuan data ruang, meliputi :

1)    Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50%;

2)    Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% dari luas tanah;

3)    Bangunan sesuai dengan sempadan jalan, sungai, irigasi, dan drainase. Untuk sempadan sungai, irigasi, dan drainase menyesuaikan rekomendasi instansi terkait.

b)    Ketentuan teknis bangunan meliputi penyediaan :

1)    Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH), setiap 60 m2 lahan tertutup bangunan atau perkerasan menyediakan 1,5 m3 SPAH;

2)    Septic-tank;

3)    Sumur Peresapan Air Limbah (SPAL);

4)    Water torn (maksimal 2m3).

Apabila rumah difungsikan sekaligus sebagai tempat usaha, maka keluasan tempat usaha paling banyak 50% dari keluasan bangunan.

Apabila terjadi ketidaksesuaian data administrasi permohonan izin dengan kondisi nyata lokasi, maka pemohon diminta untuk memperbaiki dan atau melengkapi data administrasi.

5.    Petugas Teknis membuat berita acara atas hasil peninjauan lokasi, draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau draft Keputusan Izin.

6.    Kepala Seksi Pelayanan Umum mengkaji SKRD dan atau draft Keputusan Izin dan memberikan paraf apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada petugas teknis untuk diperbaiki.

7.    Sekretaris Kecamatan mengkaji SKRD dan atau draft Keputusan Izin dan memberikan paraf apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diperbaiki.

8.    Camat mengkaji SKRD dan atau draft Keputusan Izin dan memberikan tanda tangan apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diperbaiki.

9.    Petugas Administrasi menyampaikan SKRD kepada pemohon.

10. Pemohon membayar retribusi izin sesuai SKRD.

11. Petugas Administrasi memberikan nomor, stempel, dan mengarsip surat izin.

12. Pemohon mengambil surat izin di loket pelayanan umum dengan menunjukkan bukti penerimaan berkas dan bukti pembayaran retribusi izin.

13. Petugas Administrasi menyampaikan surat izin kepada pemohon, mencatat dalam buku register, dan mengarsipkan bukti penerimaan berkas.

3. Waktu Pelayanan : 15  hari kerja
4. Biaya/Tarif : Sesuai SKRD
5. Produk : 1)    IPPT Non Usaha;

2)    Pengesahan SPPL;

3)    IMB

6. Pengelolaan Pengaduan : 1.    Sarana pengaduan yang disediakan :

a. Datang langsung              d.  Melalui Kotak Saran                          f. Melalui laman depokkec.slemankab.go.id

b. Melalui Telepon                e. Melalui Aplikasi “Lapor Sleman”        g. Melalui surat/surat elektronik

c. Dibentuk tim/petugas penanganan pengaduan

2. Prosedur/Mekanisme Pengaduan ;

a. Dibentuk tim/petugas penanganan pengaduan

b. memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan

3. Petugas Pelayanan Pengaduan

a.    Nama Petugas  : Irianto Wibowo, S.E.

b.    Nomor Telepon :(0274) 889874

c.    Laman               : www.depokkec.slemankab.go.id

d.    Pos-el               : kecdepok@slemankab.go.id

 

Formulir dan Dokumen

No. Formulir Keterangan
1. Surat Permohonan IMB  
2. Surat Permohonan IPPT Non Usaha  
3. Surat Kuasa Permohonan IMB  
4. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan atau Bangunan  
5 Surat Kuasa Pengurusan IPPT Non Usaha  
6. Surat Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pendirian Bangunan  
7. Bukti Penerimaan Berkas IMB  
8. Bukti Penerimaan Berkas IPPT Non Usaha  
9. Lembar Kendali dan Tinjau Lokasi IMB  
10. Lembar Kendali IPPT Non Usaha  
11. Berita Acara Peninjauan lokasi IMB; Pemberitahuan Kekurangan Syarat IMB  
12. Perhitungan Retribusi IMB  
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB  
14. Dokumen SK IMB  
15. Dokumen IPPT Non Usaha  
16. Plat IMB