Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 51 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Penjabaran Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah  sebagai berikut :

–     Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

–      Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati  untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

–       Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan mempunyai fungsi :

  1. 1. perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
  2. 2. pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
  3. 3. penyelenggaraan pelayanan umum;
  4. 4. pembinaan dan pengoordinasian wilayah; dan
  5. 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1)  Susunan Organisasi Kecamatan Depok terdiri dari:

  1. 1. Camat;
  2. 2. Sekretariat terdiri dari:
  3.      1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  4.      2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi
  5. 3.  Seksi Pemerintahan;
  6. 4.  Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  7. 5.  Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  8. 6.  Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  9. 7.  Seksi Pelayanan Umum

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(4) Setiap sub bagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi kecamatan adalah sebagai berikut :

  1. 1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  2. 2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. 3. penyelenggaraan urusan umum;
  4. 4. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
  5. 5. penyelenggaraan urusan keuangan;
  6. 6. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
  7. 7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
  8. 8.evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

 

1.a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
  3. 3. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
  4. 4. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
  5. 5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

 

1.b. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menye-lenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi.

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
  2. 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
  3. 3. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
  4. 4. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
  5. 5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
  6. 6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.

 

  1. 2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. 1. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
  2. 2. perumusan kebijakan teknis pemerintahan;
  3. 3. pengoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  4. 4. pembinaan pemerintahan desa;
  5. 5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan pertanahan;
  6. 6. pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
  7. 7. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan pajak bumi dan bangunan;
  8. 8. penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan yang dilimpahkan; dan
  9. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

 

  1. 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan  kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. 1. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  2. 2. perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban;
  3. 3. pengoordinasian dan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  4. 4. pengoordinasian dan penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. 5. pengoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa;
  6. 6. pengoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat;
  7. 7. pengoordinasian dan penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana;
  8. 8. penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan; dan
  9. 9. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

 

  1. 4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. 1. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  2. 2. perumusan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan;
  3. 3. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat;
  4. 4. pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  5. 5. pengoordinasian dan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  6. 6. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  7. 7. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan perekonomian dan pembangunan;
  8. 8. penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan; dan
  9. 9. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

 

  1. 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. 1. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  2. 2. perumusan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat;
  3. 3. pengoordinasian pengembangan pendidikan non formal dan informal;
  4. 4. pengoordinasian dan pembinaan seni dan budaya;
  5. 5. pengoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana;
  6. 6. pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. 7. pengoordinasian pelayanan sosial dan keagamaan;
  8. 8. pengoordinasian penanggulangan kemiskinan;
  9. 9. pengoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;
  10. 10. pengoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
  11. 11. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan sosial;
  12. 12. penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan; dan
  13. 13. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

 

  1. 6. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. 1. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
  2. 2. perumusan kebijakan teknis pelayanan umum;
  3. 3. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum;
  4. 4. penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
  5. 5. penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang pelayanan umum yang dilimpahkan; dan
  6. 6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*